Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8

Page 1 of 8
next >

Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA)

35

Vol. 3, No. 1, Maret 2014, ISSN : 2089-9033

SISTEM INFORMASI STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

PADA PUSAT PENGELOLAAN EKOREGION SUMATERA DENGAN

KONSEP OBJECT ORIENTED

Rice Novita, Veni Agustin

Universitas Islam Negeri SUSKA RIAU

Jl. HR soebrantas km 15 panam pekanbaru

E-mail : ricenovita27@yahoo.com

ABSTRAK

Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera

(PPE

Sumatera)

merupakan

sebuah

instansi

pemerintah

(Government

Organitation)

yang

bernaung dibawah Kementerian Lingkungan Hidup

Republik Indonesia. Salah satu tugas PPE Sumatera

yang paling penting adalah melakukan pelaporan

kepada kantor pusat tentang Status Lingkungan

Hidup Daerah (SLHD) pada setiap Provinsi yang

ada di Sumatera. Adapun kendala yang dihadapi

PPE Sumatera yaitu proses perekapan data yang

terlalu banyak akibatnya laporan sering terlambat

diberikan kepada kantor pusat di Jakarta padahal hal

ini sangat penting bagi kantor pusat untuk

mengambil sebuah keputusan daerah-daerah mana

yang perlu adanya perbaikan. Untuk mengurangi

kendala tersebut maka diberilah sebuah solusi

dengan menerapkan sistem informasi berbasis Web,

yang bisa diakses melalui jarak yang jauh. Alat

bantu yang digunakan dalam menganalisa dan

Object Oriented

Analyst Design (OOAD).

informasi status lingkungan hidup ini dapat

memberikan kemudahan terhadap sistem yang akan

digunakan

dalam

proses

penginputan

data,

penghapusan data, pengelolaan data, dan juga pada

proses pelaporan SLHD menjadi lebih cepat dan

akurat.

Kata kunci:OOADWeb

1. PENDAHULUAN

Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera (PPE

Sumatera) merupakan sebuah instansi pemerintah

(Government Organitation) yang bernaung dibawah

Kementerian

Lingkungan

Hidup

Republik

Indonesia, Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera

diberi wewenang untuk menjalankan segala tugas

dan

fungsi

Kementerian

Lingkungan

Hidup

Republik Indonesia yang berskala pulau diwilayah

.

Wilayah

kerja

Pusat

Pengelolaan

Ekoregion

Sumatera

meliputi

10

Provinsi

diantaranya Provinsi Aceh, Sumatera Utara,

Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi,

Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan

Bangka Belitung.

Dalam menjalankan tugas Badan Lingkungan Hidup

(BLH) melakukan survey di setiap kabupaten yang

ada di Provinsi tersebut guna untuk mendata

keadaan status lingkungan hidup sesuai dengan

keadaan yang sesungguhnya. Kemudian Badan

Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) juga melakukan

kegiatan survey di kecamatan, BLHD inilah yang

mengumpulkan data-data Status Lingkungan Hidup

Daerah yang akan diberikan kepada BLH. Adapun

jumlah kabupaten diseluruh sumatera sebanyak 151

kabupaten. Jumlah kabupaten pada Provinsi Riau

sebanyak 12 kabupaten, Provinsi Aceh sebanyak 23

kabupaten, Provinsi Sumatera Utara sebanyak 33

kabupaten, Provinsi Sumatera Barat sebanyak 19

kabupaten,

Provinsi

Bengkulu

sebanyak

10

kabupaten, Provinsi Jambi sebanyak 11 kabupaten,

Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 15 kabupaten,

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 7

kabupaten,

Provinsi

Lampung

sebanyak

14

kabupaten dan Provinsi Kepulauan Riau Sebanyak 7

kabupaten. Setelah mendapatkan data tersebut, tugas

Badan Lingkungan Hidup (BLH) selanjutnya yaitu

membuat laporan yang akan dilaporkan kepada

Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera. Setiap

Badan Lingkungan Hidup (BLH) mengantarkan

langsung laporan Status Lingkungan Hidup Daerah

(SLHD) berupa hardcopy pada Pusat Pengelolaan

Ekoregion Sumatera.

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah

(SLHD) yang telah diterima oleh pihak Pusat

Pengelolaan Ekoregion Sumatera akan diberikan

kepada bidang dua, dimana bidang dua tersebut akan

melakukan rekap data dan akan dilaporkan kembali

pada kantor pusat yang berada di Jakarta melalui

Kantor Pos.

Masalah yang sering timbul dari pelaporan

Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) ialah

sering terlambatnya laporan sampai di kantor pusat.

Kemudian pada pihak Pusat Pengelolaan Ekoregion

Sumatera sendiri mengalami kesulitan dalam proses

perekapan data dalam jumlah yang banyak.

Sementara itu setiap Badan Lingkungan Hidup

(BLH) juga memiliki keluhan untuk mengantarkan

laporan setiap tiga bulan sekali pada Pusat

Pengelolaan Ekoregion Sumatera, dikarenakan jarak

yang begitu jauh terutama bagi Badan Lingkungan